Kadus Ini Berikan Layanan Maksimal Untuk Warganya

Warga Desa Barejulat Kecamatan Jonggat, khususnya warga Dusun Timuk Rurung, merasa bersyukur karena adanya Ambulance Dusun Gratis yang diiniasi olek Bapak Selim, Kepala Dusun (Kadus) setempat. Saat ada warga yang sakit dan butuh dilarikan ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit, bisa dengan cepat diatasi.

Salah seorang warga, Hartini 38 tahun, menyatakan, sejak Ambulance Dusun itu ada setahun lalu, kekhawatiran warga akan sulitnya transportasi untuk mengakut keluarga yang tiba-tiba sakit, kini sudah tidak ada lagi. Karena Ambulance Dusun itu, siap melayani kapan saja warga membutuhkan. ”Dan yang pasti kita menggunakan jasa Ambulance Dusun itu gratis,”katanya.

Bila butuh, lanjut Ibu 2 anak itu, warga bisa menelpon pak Kadus dan sesaat kemudian Ambulance tersebut langsung meluncur kerumah warga yang membutuhkan lalu mengantarkan warga yang sakit tadi ke tempat perawatan yang dinginkan keluarga. Sopir ambulance yang juga warga setempat, setia setiap saat memenuhi panggilan warga.

Ibu lainya, Marianah 28 tahun, mengaku pernah sangat terbantu dengan Ambulance Dusun Timuk Rurung tersebut. Saat sekitar 5 bulan lalu, dirinya harus melahirkan anak pertamanya. Ditengah malam, ia merasakan akan melahirkan dan akhirnya memanggil jasa Ambulance Dusun yang gratis tersebut.”Saat itu jam tiga dini hari, kalau angkutan umum siapa yang mau membantu, apalagi rumah saya ada diwilayah pelosok,”tuturnya.

Selain itu, akses dari rumahnya menuju Polindes Kantor Desa Barejulat, kurang baik dan jaraknya sekitar 3 kilo meter. Dengan kondisi seperti itu tandas Marianah, maka bisa tak mungkin angkutan umum yang memang tidak ada di Barejulat, bisa ada yang mau memenuhi permintaan transportasi dari dirinya. “Hanya saja, fasilitas yang dimiliki Ambulance itu belum memadai. Tidak ada tempat tidur pasien layaknya Ambulance sebagaimana mestinya. Harus dapat sentuhan pemerintah,”harapnya.

Sementara itu, salah seorang Sopir Ambulance Gratis Dusun Timuk Rurung, Ramdan 40 tahun, menyampaikan, dirinya secara sukarela melaksnakan tugas tersebut. Bahkan saat awal-awal rencana Ambulance itu disampaikan Kadus, dirinya sudah menawarkan diri untuk menjadi sopir. ”Kita bekerja ihklas menjadi relawan pak disini. Nanti Allah yang membalasnya, apalagi yang kita bantu orang sakit dan juga kadang orang melahirkan,”ungkapnya.

Ditanya mengenai mekanisme kerja Ambulance Dusun itu, Randan menuturkan, kalau dirinya dan 4 orang lainya yang menjadi relawan, tempat tinggalnya secara kebetulan dekat dengan rumah kadus dimana Ambulance itu diparkir.”Jadi saat orang butuh bantuan, kita yang dihubungi pak Kadus. Jadi bisa dipastikan handphone pak kadus itu tidak pernah mati dan selalu siap diangkat pak kadus bila ada warga yang menelpon beliau,”tuturnya.

Kadus Timuk Rurung, Selim ditanya terkait dengan Ambulance Dusun tersebut  menjelaskan, ide Ambulance Dusun Gratis itu muncul dibenaknya, tergugah karena sering menemukan peristiwa begitu sulitnya warga mendapatkan pelayanan tranportasi saat mereka sakit.”Apalagi warga kami yang bisa dibilang tidak berada, mereka sangat kesulitan,”ungkapnya.

Untuk itu, dengan inisitaif dirinya dan berkat bantuan salah seorang sahabatnya, jadilah sebuah kendaraan roda 4 minibus dijadikan sebagai Ambulance tersebut. Kendaraan itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bila ada yang sakit, maka seluruh jok bagian belakangnya bisa dengan mudah dilepas.”Jadi pasien dengan alas kasur tipi situ kita baringkan didalam kendaraan itu dan cukup dengan beberapa keluarganya,”jelasnya.

Soal biaya operasional, selama ini masih ditanggung oleh dirinya sendiri tanpa ada anggaran dari Desa. Ia berharap ada pihak-pihak lain yang ikut membantu dalam persoalan operasional tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar Ambulance yang dimaksud. Begitu juga dengan biaya perawatan kendaraan.”Selain itu, kita berharap juga dinas terkait membantu melengkapi perlatan Ambulance ini,”harapnya

humas.lomboktengahkab.go.id

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

PENGUMUMAN REKRUTMEN PJT

REKRUTMEN PENAGGUNG JAWAB TEKNIS (PJT) RISET KETENAGAAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2017

Dalam rangka memperoleh gambaran ketenagaan di bidang kesehatan pada Rumah sakit, Puskesmas dan Dinas Kesehatan di Propinsi NTB maka Dinas Kesehatan Propinsi NTB akan melaksanakan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan (Risnakes) Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Rekrutmen Tenaga Penagnggung Jawab Tekni (PJT) Risnakes untuk kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut :

Ketentuan Umum:

  1. Pendidikan S1
  2. Memiliki pengalaman mengikuti riset kesehatan skala regional/nasional
  3. Memperoleh ijin dari pejabat berwenang
  4. Sehat jasmani dan rohani
  5. Tidak dalam keadaan hamil dan tidak dalam masa nifas
  6. Bersedia ditempatkan di seluruh Propinsi NTB
  7. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penelitia (Workshop PJT selama 7 hari, Workshop Enumerator selama 7 hari dan Pengumpulan Data selama 30 hari)
  8. Bersedia berada secara penuh di Kab/kota terpilih selama pengumpulan data
  9. Bersedia menandatangani kontrak PJT
  10. Memiliki kepesertaan BPJS/Asuransi Kesehatan lainnya

Persyaratan Dokumen:

  1. Foto copy Ijazah
  2. Sertifikat / Surat Keterangan pernah mengikuti Riset kesehatan skala regional/nasional
  3. Surat persetujuan menjadi PJT dari pejabat yang berwenang
  4. Surat Keterangan Sehat
  5. Foto copy kepesertaan BPJS/Asuransi Kesehatan lainnya

Surat lamaran ditunjukkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTB, Dokument persyaratan diterima paling lambat tanggal 10 April 2017

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Pemerintah Siapkan Skenario Tekan Defisit DJS Kesehatan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menegaskan saat ini pemerintah tengah mengkaji secara mendalam skenario pengendalian defisit Dana Jaminan Sosial, atau DJS Kesehatan. Ia menganjurkan, agar tak terjadi defisit, apabila ditemukan masyarakat miskin semestinya tidak serta-merta hanya ditanggung melalui BPJS Kesehatan, namun juga program lembaga lain, khususnya di Kementerian Sosial. Dengan begitu, sinergi yang lebih maksimal dan lebih mendalam akan terbangun serta tepat sasaran. Kata Puan, penghitungan yang dilakukan pun harus benar-benar terperinci. “Dalam sebulan ini, saya minta sudah ada hasil kajiannya untuk kemudian segera diterapkan,” kata Puan, Kamis 30 Maret 2017.

Terkait angka defisit DJS Kesehatan 2016, Puan mengatakan, jumlahnya mencapai Rp6,7 triliun. Sehingga, harapannya pada 2017, tentu bisa dikendalikan atau mungkin diturunkan. “Defisit DJS ini, memang harus kita usahakan turun, tetapi di sisi lain kita juga tidak mau hal ini kemudian malah menyusahkan masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan. Inilah pentingnya dilakukan analisis mendalam dan sinergi bersama,” ujarnya.

Selain itu, Puan juga menekankan pembangunan sinergi yang baik dengan pemerintah daerah. Sejauh ini, sudah cukup banyak yang telah mensinkronkan program BPJS Kesehatan dengan program kesehatan di kabupaten atau kota.

“Sinergi dengan pemda juga semakin banyak. Sekarang tinggal 41 kabupaten, atau kota yang belum mengintegrasikan program kesehatan ini. Sinergi dengan daerah ini sangat penting agar kelihatan peran daerah dalam mengelola dan menjalankan program kesehatan di wilayah masing-masing,” katanya.

sumber : vivanews.com

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Pemutahiran dan Analisis Data

Ketersediaan data yang akurat mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan kesehatan. Keakuratan data mengandung pengertian sejauh mana data tersebut benar, dapat diandalkan serta nilai data yang disimpan dalam basis data sesuai dengan kenyataan. Ketersediaan data ini tidak terlepas dari peran petugas pengolah data dan pemegang program baik yang di Puskesmas maupun yang di Dinas Kesehatan kabupaten kota yang saling bersinergi. Pemanfaatan data yang valid sebagai bahan perencanaan di bidang kesehatan merupakan salah satu elemen yang patut diperhatikan guna mencapai sasaran pembangunan kesehatan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat dr. Nurhandini Eka Dewi, Spa. A dalam sambutannya pada acara pembukaan Pertemuan Pemutakhiran Data dan Analisis Data Propinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 8 SD 10 Maret 2017 di Aston Hotel Mataram.
Disampingnya itu pada kesempatan yang sama kepala dinas kesehatan menambahkan agar kedepannya para petugas pengolah data agar selalu berusaha dalam meningkatkan kinerja dan motivasi serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar sejalan dengan kemajuan IPTEK.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Perbaikan Gizi Harus Menjadi Kepentingan Bersama

JAKARTA – Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat bersama Menteri Kesehatan mengungkapkan fakta situasi gizi di Indonesia saat ini terjadi yang namanya beban ganda gizi yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Data terakhir berdasarkan pemantauan status gizi (PSG) 2016 dihasilkan status kurang gizi 17,8%, stunting 27,5% dan kurus 11,1% sedangkan kelebihan gizi 4,3%.

Menkes menjelaskan penyebab dominan masalah gizi karena perubahan perilaku, pola asuh, kurangnya pengetahuan dan masih adanya budaya lokal yang tidak mendukung. “Masyarakat harus terus diberikan edukasi secara terus menerus tentang gizi, yang sederhana seperti mebiasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas” ucapnya dalam acara diskusi ngobrol @tempo “Pentingnya Kerjasama Stakeholder untuk Perbaikan Gizi Indonesia” di Hotel Menara Peninsula, Selasa, 7 Maret 2017.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Kesmas menjelaskan bahwa saat ini kemenkes sedang mengkampanyekan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup sehat (GERMAS) serta Program keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga. Program-program tersebut sejalan dengan poin ke-5 Agenda Prioritas Nawa Cita Presiden dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat, baik pengusaha, pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat secara umum memiliki peran yang sama pentingnya dalam menyukseskan program Germas.

“Kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Germas mencakup aktivitas fisik, makan sayur dan buah, serta memeriksa kesehatan secara berkala, Germas juga menjadi bentuk nyata kerjasama semua pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah kesehatan termasuk perbaikan gizi” ucap Dirjen Kesmas.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Pelayanan Kesehatan di FKTP berbasis KBK

Kapitasi dalam skema pembiayaan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyerap sekitar 54 persen anggaran pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sedemikian penting dan kompleksnya pengelolaan dana kapitasi ini sehingga sejak dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional per 1 Januari 2014, pemerintah sudah menerbitkan beberapa regulasi terkait pengelolaan dana kapitasi sebagai bentuk pembayaran untuk FKTP. Sebut saja Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi, SE Mendagri No. 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi, dan yang terakhir Permenkes 21/2016 sebagai revisi Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi pada FKTP milik Pemerintah Daerah. Akhir-akhir ini pada tanggal 10 Juni 2016 pemerintah menetapkan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang mana sebelumnya per 27 Juli 2015 secara terpisah Direktur Utama BPJS Kesehatan menetapkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP. Lalu, apa sebenarnya tujuan dan hal baru yang dibawa oleh peraturan bersama ini? Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 peraturan bersama ini, petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada FKTP ini digunakan sebagai acuan bagi BPJS Kesehatan, seluruh FKTP mitra BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi fasilitas kesehatan, tim kendali mutu dan biaya, serta pemangku kepentingan terkait dalam penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan pelayanan pada FKTP secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah dalam rangka peningkatan mutu layanan kesehatan FKTP penyelenggara JKN. Hal penting yang dibawa oleh peraturan bersama ini antara lain yaitu adanya beberapa pedoman teknis yang sangat rinci mengenai beberapa hal yang telah ditetapkan sebelumnya di Peraturan BPJS Kesehatan 2/2015 atau belum diatur dalam peraturan tersebut, misalnya petunjuk teknis mengenai tahapan persiapan sebelum pembayaran kapitasi dilakukan, kriteria kelayakan rujukan kasus dan tim peer review kasus non spesialistik, serta adanya indikator tambahan berupa kunjungan rumah dengan pendekatan keluarga.

Penerapan pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) sudah mulai dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016 dan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Penerapan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kapitasi dibayar BPJS Kesehatan mengacu beberapa hal, seperti berapa banyak dokter yang bertugas, sarana dan prasarana serta waktu dalam memberikan pelayanan pada satu FKTP.

Untuk klinik pratama besarnya kapitasi yang dibayarkan maksimal Rp 8.000 sampai Rp 10.000 sedangkan di Puskesmas Rp 6.000.

Lewat sistem kapitasi, fasilitas kesehatan primer dituntut bukan hanya mengobati peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga memberikan pelayanan promotif dan preventif atau pencegahan.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

alamat email : dinkes@lomboktengahkab.go.id