Juknis Aplikasi KS Revisi 02

Manual Penggunaan Aplikasi KS Revisi-0-011016

1. Materi Inti VII Aplikasi KS Pusdatin-TOT-2017
2. Materi pelatihan KS 2017-part1
3. Materi pelatihan KS 2017-part2
4. Materi pelatihan KS 2017-part3

Ada sesuatu yang berbeda ketika melirik salah satu sisi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sejak senin kemarin yakni terpampangnya plang dengan tulisan “UPT Unit Transfusi Darah “.

Unit Transfusi Darah ini adalah salah satu UPT Daerah yang baru khusus melayanai masyarakat dalam kegiatan donor darah dan menyediakan logistik darah sehat yang cukup khususnya untuk stok darah di bank darah di Kabupaten Lombok Tengah. hal ini untuk mengatasi kebutuhan akan darah semakin hari semakin meningkat.

Menurut keterangan Kepala Bidang Yankes Johan Efendi S, Si, MPH bahwa pelayanan transfusi darah tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standard Pelayanan Transfusi Darah. Unit transfuse darah yang ada sekarang adalah pengembangan dari UTD yang ada di RS sehingga dengan dibentuknya sebagai UPTD kedepan agar bias lebih berkembang kegiataanya tidak hanya dapat melakukan donor darah saja akan tetapi juga kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar kedepan peserta donor darah akan semakin banyak, katanya.

Seorang staf UPTD Muh Munzir mengatakan sangat senang dengan perubahan ini, baginya dengan terbentuknya UPTD dia akan bisa lebih leluasa menyusun kegiatan lebih banyak lagi, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi kegiatan, katanya.

Tentu menjadi harapan kita bersama bahwa masalah – masalah yang terkait dengan kebutuhan dan stok darah,  kemudahan akan akses, mutu pelayanan serta informasi akan dapat diatasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

REKRUTMEN PENAGGUNG JAWAB TEKNIS (PJT) RISET KETENAGAAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2017

Dalam rangka memperoleh gambaran ketenagaan di bidang kesehatan pada Rumah sakit, Puskesmas dan Dinas Kesehatan di Propinsi NTB maka Dinas Kesehatan Propinsi NTB akan melaksanakan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan (Risnakes) Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Rekrutmen Tenaga Penagnggung Jawab Tekni (PJT) Risnakes untuk kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut :

Ketentuan Umum:

1. Pendidikan S1
2. Memiliki pengalaman mengikuti riset kesehatan skala regional/nasional
3. Memperoleh ijin dari pejabat berwenang
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Tidak dalam keadaan hamil dan tidak dalam masa nifas
6. Bersedia ditempatkan di seluruh Propinsi NTB
7. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penelitia (Workshop PJT selama 7 hari, Workshop Enumerator selama 7 hari dan Pengumpulan Data selama 30 hari)
8. Bersedia berada secara penuh di Kab/kota terpilih selama pengumpulan data
9. Bersedia menandatangani kontrak PJT
10. Memiliki kepesertaan BPJS/Asuransi Kesehatan lainnya

Persyaratan Dokumen:

1. Foto copy Ijazah
2. Sertifikat / Surat Keterangan pernah mengikuti Riset kesehatan skala regional/nasional
3. Surat persetujuan menjadi PJT dari pejabat yang berwenang
4. Surat Keterangan Sehat
5. Foto copy kepesertaan BPJS/Asuransi Kesehatan lainnya

Surat lamaran ditunjukkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTB, Dokument persyaratan diterima paling lambat tanggal 10 April 2017

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menegaskan saat ini pemerintah tengah mengkaji secara mendalam skenario pengendalian defisit Dana Jaminan Sosial, atau DJS Kesehatan. Ia menganjurkan, agar tak terjadi defisit, apabila ditemukan masyarakat miskin semestinya tidak serta-merta hanya ditanggung melalui BPJS Kesehatan, namun juga program lembaga lain, khususnya di Kementerian Sosial. Dengan begitu, sinergi yang lebih maksimal dan lebih mendalam akan terbangun serta tepat sasaran. Kata Puan, penghitungan yang dilakukan pun harus benar-benar terperinci. “Dalam sebulan ini, saya minta sudah ada hasil kajiannya untuk kemudian segera diterapkan,” kata Puan, Kamis 30 Maret 2017.

Terkait angka defisit DJS Kesehatan 2016, Puan mengatakan, jumlahnya mencapai Rp6,7 triliun. Sehingga, harapannya pada 2017, tentu bisa dikendalikan atau mungkin diturunkan. “Defisit DJS ini, memang harus kita usahakan turun, tetapi di sisi lain kita juga tidak mau hal ini kemudian malah menyusahkan masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan. Inilah pentingnya dilakukan analisis mendalam dan sinergi bersama,” ujarnya.

Selain itu, Puan juga menekankan pembangunan sinergi yang baik dengan pemerintah daerah. Sejauh ini, sudah cukup banyak yang telah mensinkronkan program BPJS Kesehatan dengan program kesehatan di kabupaten atau kota.

“Sinergi dengan pemda juga semakin banyak. Sekarang tinggal 41 kabupaten, atau kota yang belum mengintegrasikan program kesehatan ini. Sinergi dengan daerah ini sangat penting agar kelihatan peran daerah dalam mengelola dan menjalankan program kesehatan di wilayah masing-masing,” katanya.

sumber : vivanews.com

Akreditasi Puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditas yang ditetapkan

Akhir kahir ini banyak isu tentang kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas sehingga untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas maka perlu dilakukan akreditasi. Jadi mengapa diperlukan akreditasi bagi pelayanan kesehatan di Puskesmas? Tentu dengan tujuan untuk membemberikan kepastian kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat, Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi disamping itu Penilaian kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas menunjukkan hasil yang belum memenuhi standar kualitas.

Pelaksanaan penilaian pertama akreditasi puskesams di Kabupaten Lombok Tengah meliputi 3 Puskesmas  yakni Puskesmas Praya dan Puskesmas Puyung Tanggal 16 s/d 18 Maret 2017 dan Puskesmas Janapria Tanggal 29 s/d 31 Maret 2017.

Kepala Puskesmas Puyung, Hapsah Widiyanti, SKM  setelah selesai dinilai memberikan pendapat bahwa penilaian surveyor terhadap Puskesmas Puyung memberikan dampak yang sangat bagus bagi kualitas pelayanan puskesmas yang lebih kompetitif, menjadi salah satu kegiayan untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan bagi staf Puskesams untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dapat meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan ketertiban pendokumentasian dan konsistensi dalam bekerja dan yang terakhir yang paling berkesan adalah terjalinnya kerja sama tim antar staf Puskesams yang lebih konfrehensif dan lebih baik, lebih jauh Hapsah Widiyanti, SKM menjelaskan bahwa dengan terakreditasunya Puskesmas puyung dengan strata madya/purnama maka Puskesmas Puyung telah siap menjadi provider JKN (recredentialing fasilitas primer) pada Tahun 2019 yang akan datang, tutupnya.

Ketersediaan data yang akurat mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan kesehatan. Keakuratan data mengandung pengertian sejauh mana data tersebut benar, dapat diandalkan serta nilai data yang disimpan dalam basis data sesuai dengan kenyataan. Ketersediaan data ini tidak terlepas dari peran petugas pengolah data dan pemegang program baik yang di Puskesmas maupun yang di Dinas Kesehatan kabupaten kota yang saling bersinergi. Pemanfaatan data yang valid sebagai bahan perencanaan di bidang kesehatan merupakan salah satu elemen yang patut diperhatikan guna mencapai sasaran pembangunan kesehatan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat dr. Nurhandini Eka Dewi, Spa. A dalam sambutannya pada acara pembukaan Pertemuan Pemutakhiran Data dan Analisis Data Propinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 8 SD 10 Maret 2017 di Aston Hotel Mataram.
Disampingnya itu pada kesempatan yang sama kepala dinas kesehatan menambahkan agar kedepannya para petugas pengolah data agar selalu berusaha dalam meningkatkan kinerja dan motivasi serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar sejalan dengan kemajuan IPTEK.

JAKARTA – Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat bersama Menteri Kesehatan mengungkapkan fakta situasi gizi di Indonesia saat ini terjadi yang namanya beban ganda gizi yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Data terakhir berdasarkan pemantauan status gizi (PSG) 2016 dihasilkan status kurang gizi 17,8%, stunting 27,5% dan kurus 11,1% sedangkan kelebihan gizi 4,3%.

Menkes menjelaskan penyebab dominan masalah gizi karena perubahan perilaku, pola asuh, kurangnya pengetahuan dan masih adanya budaya lokal yang tidak mendukung. “Masyarakat harus terus diberikan edukasi secara terus menerus tentang gizi, yang sederhana seperti mebiasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas” ucapnya dalam acara diskusi ngobrol @tempo “Pentingnya Kerjasama Stakeholder untuk Perbaikan Gizi Indonesia” di Hotel Menara Peninsula, Selasa, 7 Maret 2017.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Kesmas menjelaskan bahwa saat ini kemenkes sedang mengkampanyekan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup sehat (GERMAS) serta Program keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga. Program-program tersebut sejalan dengan poin ke-5 Agenda Prioritas Nawa Cita Presiden dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat, baik pengusaha, pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat secara umum memiliki peran yang sama pentingnya dalam menyukseskan program Germas.

“Kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Germas mencakup aktivitas fisik, makan sayur dan buah, serta memeriksa kesehatan secara berkala, Germas juga menjadi bentuk nyata kerjasama semua pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah kesehatan termasuk perbaikan gizi” ucap Dirjen Kesmas.

Kapitasi dalam skema pembiayaan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyerap sekitar 54 persen anggaran pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sedemikian penting dan kompleksnya pengelolaan dana kapitasi ini sehingga sejak dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional per 1 Januari 2014, pemerintah sudah menerbitkan beberapa regulasi terkait pengelolaan dana kapitasi sebagai bentuk pembayaran untuk FKTP. Sebut saja Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi, SE Mendagri No. 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi, dan yang terakhir Permenkes 21/2016 sebagai revisi Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi pada FKTP milik Pemerintah Daerah. Akhir-akhir ini pada tanggal 10 Juni 2016 pemerintah menetapkan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang mana sebelumnya per 27 Juli 2015 secara terpisah Direktur Utama BPJS Kesehatan menetapkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP. Lalu, apa sebenarnya tujuan dan hal baru yang dibawa oleh peraturan bersama ini? Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 peraturan bersama ini, petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada FKTP ini digunakan sebagai acuan bagi BPJS Kesehatan, seluruh FKTP mitra BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi fasilitas kesehatan, tim kendali mutu dan biaya, serta pemangku kepentingan terkait dalam penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan pelayanan pada FKTP secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah dalam rangka peningkatan mutu layanan kesehatan FKTP penyelenggara JKN. Hal penting yang dibawa oleh peraturan bersama ini antara lain yaitu adanya beberapa pedoman teknis yang sangat rinci mengenai beberapa hal yang telah ditetapkan sebelumnya di Peraturan BPJS Kesehatan 2/2015 atau belum diatur dalam peraturan tersebut, misalnya petunjuk teknis mengenai tahapan persiapan sebelum pembayaran kapitasi dilakukan, kriteria kelayakan rujukan kasus dan tim peer review kasus non spesialistik, serta adanya indikator tambahan berupa kunjungan rumah dengan pendekatan keluarga.

Penerapan pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) sudah mulai dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016 dan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Penerapan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kapitasi dibayar BPJS Kesehatan mengacu beberapa hal, seperti berapa banyak dokter yang bertugas, sarana dan prasarana serta waktu dalam memberikan pelayanan pada satu FKTP.

Untuk klinik pratama besarnya kapitasi yang dibayarkan maksimal Rp 8.000 sampai Rp 10.000 sedangkan di Puskesmas Rp 6.000.

Lewat sistem kapitasi, fasilitas kesehatan primer dituntut bukan hanya mengobati peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga memberikan pelayanan promotif dan preventif atau pencegahan.

Kebutuhan data dan informasi kesehatan dapat dipenuhi melalui penyelengaraan sistem informasi kesehatan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, di antaranya melalui peningkatan kinerja Puskesmas. Agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maka upaya-upaya tersebut diselenggarakan secara terintegrasi sejak dari perencanaan sampai ke pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Sasarannya pun difokuskan kepada keluarga, dengan dihidupkannya kembali “Pendekatan Keluarga”. Dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga yang merupakan salah satu dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ini selanjutnya sudah dituangkan ke dalam bentuk rencana jangka menengah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan kesehatan pertama merupakan kunci dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga adalah pendekatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas yang mengintegrasikan UKP dan UKM secara berkesinambungan kepada keluarga berdasarkan siklus hidup dari pelayanan kesehatan pada ibu hamil sampai lansia.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga melibatkan peran serta jaringan, jejaring Puskesmas dan masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat salah satunya ialah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Pengembangan dan pembinaan UKBM yang ada di desa dilakukan dalam rangka pemberdayaan kemandirian masyarakat. Puskesmas memiliki peranan dalam membina UKBM untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang selaras, terintegrasi, dan berkesinambungan agar terwujudnya Indonesia Sehat. Puskesmas harusmampu membangun suasana yang kondusif dalam mengoptimalkan peran serta UKBM untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pendekatan keluarga. Sehubungan dengan Program Kesehatan Keluarga tersebut maka, dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan data kesehatan yang uptodate melalui dukungan teknologi informasi terhadap proses pengumpulan data lapangan, electronic data processing (EDP), penyajian data agregat Indikator Keluarga Sehat (IKS) berbasis kewilayahan, dan seterusnya maka untuk mendukung terlaksananya Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, 

Download