Berbagai jenis pengukuran, standar dan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan telah tersedia dan terus berkembang. Salah satunya adalah dengan metode pembayaran berbasis komitmen pelayanan, dimana metode ini merupakan salah satu konsep strategis yang paling banyak dibahas, bahkan berbagai kalangan di Amerika sejak  2003 telah  mendorong  agar  pembayaran  berbasis  komitmen  pelayanan  atau pay for performance menjadi prioritas utama nasional dan program asuransi medicare.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional salah satunya dilakukan penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan. Pembayaran  kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada FKTP telah mulai dilaksanakan pada tahun 2016 dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016 dan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Penerapan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 dan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi  Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan tahun 2016, terdapat adanya tantangan dan masukan yang didapatkan untuk perbaikan pelaksanaan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan pengembangan pelaksanaan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan tahun 2017 yang akan diberlakukan bagi seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Pratama, Praktik Mandiri Dokter, dan Rumah Sakit Kelas D Pratama, sehingga pelaksanaan dan penerapan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berjalan efektif dan efisien.

DOWNLOAD DISINI

Warga Desa Barejulat Kecamatan Jonggat, khususnya warga Dusun Timuk Rurung, merasa bersyukur karena adanya Ambulance Dusun Gratis yang diiniasi olek Bapak Selim, Kepala Dusun (Kadus) setempat. Saat ada warga yang sakit dan butuh dilarikan ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit, bisa dengan cepat diatasi.

Salah seorang warga, Hartini 38 tahun, menyatakan, sejak Ambulance Dusun itu ada setahun lalu, kekhawatiran warga akan sulitnya transportasi untuk mengakut keluarga yang tiba-tiba sakit, kini sudah tidak ada lagi. Karena Ambulance Dusun itu, siap melayani kapan saja warga membutuhkan. ”Dan yang pasti kita menggunakan jasa Ambulance Dusun itu gratis,”katanya.

Bila butuh, lanjut Ibu 2 anak itu, warga bisa menelpon pak Kadus dan sesaat kemudian Ambulance tersebut langsung meluncur kerumah warga yang membutuhkan lalu mengantarkan warga yang sakit tadi ke tempat perawatan yang dinginkan keluarga. Sopir ambulance yang juga warga setempat, setia setiap saat memenuhi panggilan warga.

Ibu lainya, Marianah 28 tahun, mengaku pernah sangat terbantu dengan Ambulance Dusun Timuk Rurung tersebut. Saat sekitar 5 bulan lalu, dirinya harus melahirkan anak pertamanya. Ditengah malam, ia merasakan akan melahirkan dan akhirnya memanggil jasa Ambulance Dusun yang gratis tersebut.”Saat itu jam tiga dini hari, kalau angkutan umum siapa yang mau membantu, apalagi rumah saya ada diwilayah pelosok,”tuturnya.

Selain itu, akses dari rumahnya menuju Polindes Kantor Desa Barejulat, kurang baik dan jaraknya sekitar 3 kilo meter. Dengan kondisi seperti itu tandas Marianah, maka bisa tak mungkin angkutan umum yang memang tidak ada di Barejulat, bisa ada yang mau memenuhi permintaan transportasi dari dirinya. “Hanya saja, fasilitas yang dimiliki Ambulance itu belum memadai. Tidak ada tempat tidur pasien layaknya Ambulance sebagaimana mestinya. Harus dapat sentuhan pemerintah,”harapnya.

Sementara itu, salah seorang Sopir Ambulance Gratis Dusun Timuk Rurung, Ramdan 40 tahun, menyampaikan, dirinya secara sukarela melaksnakan tugas tersebut. Bahkan saat awal-awal rencana Ambulance itu disampaikan Kadus, dirinya sudah menawarkan diri untuk menjadi sopir. ”Kita bekerja ihklas menjadi relawan pak disini. Nanti Allah yang membalasnya, apalagi yang kita bantu orang sakit dan juga kadang orang melahirkan,”ungkapnya.

Ditanya mengenai mekanisme kerja Ambulance Dusun itu, Randan menuturkan, kalau dirinya dan 4 orang lainya yang menjadi relawan, tempat tinggalnya secara kebetulan dekat dengan rumah kadus dimana Ambulance itu diparkir.”Jadi saat orang butuh bantuan, kita yang dihubungi pak Kadus. Jadi bisa dipastikan handphone pak kadus itu tidak pernah mati dan selalu siap diangkat pak kadus bila ada warga yang menelpon beliau,”tuturnya.

Kadus Timuk Rurung, Selim ditanya terkait dengan Ambulance Dusun tersebut  menjelaskan, ide Ambulance Dusun Gratis itu muncul dibenaknya, tergugah karena sering menemukan peristiwa begitu sulitnya warga mendapatkan pelayanan tranportasi saat mereka sakit.”Apalagi warga kami yang bisa dibilang tidak berada, mereka sangat kesulitan,”ungkapnya.

Untuk itu, dengan inisitaif dirinya dan berkat bantuan salah seorang sahabatnya, jadilah sebuah kendaraan roda 4 minibus dijadikan sebagai Ambulance tersebut. Kendaraan itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bila ada yang sakit, maka seluruh jok bagian belakangnya bisa dengan mudah dilepas.”Jadi pasien dengan alas kasur tipi situ kita baringkan didalam kendaraan itu dan cukup dengan beberapa keluarganya,”jelasnya.

Soal biaya operasional, selama ini masih ditanggung oleh dirinya sendiri tanpa ada anggaran dari Desa. Ia berharap ada pihak-pihak lain yang ikut membantu dalam persoalan operasional tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar Ambulance yang dimaksud. Begitu juga dengan biaya perawatan kendaraan.”Selain itu, kita berharap juga dinas terkait membantu melengkapi perlatan Ambulance ini,”harapnya

humas.lomboktengahkab.go.id

Juknis Aplikasi KS Revisi 02

Manual Penggunaan Aplikasi KS Revisi-0-011016

1. Materi Inti VII Aplikasi KS Pusdatin-TOT-2017
2. Materi pelatihan KS 2017-part1
3. Materi pelatihan KS 2017-part2
4. Materi pelatihan KS 2017-part3

Ada sesuatu yang berbeda ketika melirik salah satu sisi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sejak senin kemarin yakni terpampangnya plang dengan tulisan “UPT Unit Transfusi Darah “.

Unit Transfusi Darah ini adalah salah satu UPT Daerah yang baru khusus melayanai masyarakat dalam kegiatan donor darah dan menyediakan logistik darah sehat yang cukup khususnya untuk stok darah di bank darah di Kabupaten Lombok Tengah. hal ini untuk mengatasi kebutuhan akan darah semakin hari semakin meningkat.

Menurut keterangan Kepala Bidang Yankes Johan Efendi S, Si, MPH bahwa pelayanan transfusi darah tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standard Pelayanan Transfusi Darah. Unit transfuse darah yang ada sekarang adalah pengembangan dari UTD yang ada di RS sehingga dengan dibentuknya sebagai UPTD kedepan agar bias lebih berkembang kegiataanya tidak hanya dapat melakukan donor darah saja akan tetapi juga kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar kedepan peserta donor darah akan semakin banyak, katanya.

Seorang staf UPTD Muh Munzir mengatakan sangat senang dengan perubahan ini, baginya dengan terbentuknya UPTD dia akan bisa lebih leluasa menyusun kegiatan lebih banyak lagi, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi kegiatan, katanya.

Tentu menjadi harapan kita bersama bahwa masalah – masalah yang terkait dengan kebutuhan dan stok darah,  kemudahan akan akses, mutu pelayanan serta informasi akan dapat diatasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

REKRUTMEN PENAGGUNG JAWAB TEKNIS (PJT) RISET KETENAGAAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2017

Dalam rangka memperoleh gambaran ketenagaan di bidang kesehatan pada Rumah sakit, Puskesmas dan Dinas Kesehatan di Propinsi NTB maka Dinas Kesehatan Propinsi NTB akan melaksanakan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan (Risnakes) Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Rekrutmen Tenaga Penagnggung Jawab Tekni (PJT) Risnakes untuk kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut :

Ketentuan Umum:

1. Pendidikan S1
2. Memiliki pengalaman mengikuti riset kesehatan skala regional/nasional
3. Memperoleh ijin dari pejabat berwenang
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Tidak dalam keadaan hamil dan tidak dalam masa nifas
6. Bersedia ditempatkan di seluruh Propinsi NTB
7. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penelitia (Workshop PJT selama 7 hari, Workshop Enumerator selama 7 hari dan Pengumpulan Data selama 30 hari)
8. Bersedia berada secara penuh di Kab/kota terpilih selama pengumpulan data
9. Bersedia menandatangani kontrak PJT
10. Memiliki kepesertaan BPJS/Asuransi Kesehatan lainnya

Persyaratan Dokumen:

1. Foto copy Ijazah
2. Sertifikat / Surat Keterangan pernah mengikuti Riset kesehatan skala regional/nasional
3. Surat persetujuan menjadi PJT dari pejabat yang berwenang
4. Surat Keterangan Sehat
5. Foto copy kepesertaan BPJS/Asuransi Kesehatan lainnya

Surat lamaran ditunjukkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTB, Dokument persyaratan diterima paling lambat tanggal 10 April 2017

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menegaskan saat ini pemerintah tengah mengkaji secara mendalam skenario pengendalian defisit Dana Jaminan Sosial, atau DJS Kesehatan. Ia menganjurkan, agar tak terjadi defisit, apabila ditemukan masyarakat miskin semestinya tidak serta-merta hanya ditanggung melalui BPJS Kesehatan, namun juga program lembaga lain, khususnya di Kementerian Sosial. Dengan begitu, sinergi yang lebih maksimal dan lebih mendalam akan terbangun serta tepat sasaran. Kata Puan, penghitungan yang dilakukan pun harus benar-benar terperinci. “Dalam sebulan ini, saya minta sudah ada hasil kajiannya untuk kemudian segera diterapkan,” kata Puan, Kamis 30 Maret 2017.

Terkait angka defisit DJS Kesehatan 2016, Puan mengatakan, jumlahnya mencapai Rp6,7 triliun. Sehingga, harapannya pada 2017, tentu bisa dikendalikan atau mungkin diturunkan. “Defisit DJS ini, memang harus kita usahakan turun, tetapi di sisi lain kita juga tidak mau hal ini kemudian malah menyusahkan masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan. Inilah pentingnya dilakukan analisis mendalam dan sinergi bersama,” ujarnya.

Selain itu, Puan juga menekankan pembangunan sinergi yang baik dengan pemerintah daerah. Sejauh ini, sudah cukup banyak yang telah mensinkronkan program BPJS Kesehatan dengan program kesehatan di kabupaten atau kota.

“Sinergi dengan pemda juga semakin banyak. Sekarang tinggal 41 kabupaten, atau kota yang belum mengintegrasikan program kesehatan ini. Sinergi dengan daerah ini sangat penting agar kelihatan peran daerah dalam mengelola dan menjalankan program kesehatan di wilayah masing-masing,” katanya.

sumber : vivanews.com

Akreditasi Puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditas yang ditetapkan

Akhir kahir ini banyak isu tentang kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas sehingga untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas maka perlu dilakukan akreditasi. Jadi mengapa diperlukan akreditasi bagi pelayanan kesehatan di Puskesmas? Tentu dengan tujuan untuk membemberikan kepastian kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat, Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi disamping itu Penilaian kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas menunjukkan hasil yang belum memenuhi standar kualitas.

Pelaksanaan penilaian pertama akreditasi puskesams di Kabupaten Lombok Tengah meliputi 3 Puskesmas  yakni Puskesmas Praya dan Puskesmas Puyung Tanggal 16 s/d 18 Maret 2017 dan Puskesmas Janapria Tanggal 29 s/d 31 Maret 2017.

Kepala Puskesmas Puyung, Hapsah Widiyanti, SKM  setelah selesai dinilai memberikan pendapat bahwa penilaian surveyor terhadap Puskesmas Puyung memberikan dampak yang sangat bagus bagi kualitas pelayanan puskesmas yang lebih kompetitif, menjadi salah satu kegiayan untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan bagi staf Puskesams untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dapat meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan ketertiban pendokumentasian dan konsistensi dalam bekerja dan yang terakhir yang paling berkesan adalah terjalinnya kerja sama tim antar staf Puskesams yang lebih konfrehensif dan lebih baik, lebih jauh Hapsah Widiyanti, SKM menjelaskan bahwa dengan terakreditasunya Puskesmas puyung dengan strata madya/purnama maka Puskesmas Puyung telah siap menjadi provider JKN (recredentialing fasilitas primer) pada Tahun 2019 yang akan datang, tutupnya.