All posts by Tim Sikda Loteng

Penilaian Akreditasi Bagi Puskesmas Di Kabupaten Lombok Tengah

Akreditasi Puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditas yang ditetapkan

Akhir kahir ini banyak isu tentang kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas sehingga untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas maka perlu dilakukan akreditasi. Jadi mengapa diperlukan akreditasi bagi pelayanan kesehatan di Puskesmas? Tentu dengan tujuan untuk membemberikan kepastian kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat, Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi disamping itu Penilaian kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas menunjukkan hasil yang belum memenuhi standar kualitas.

Pelaksanaan penilaian pertama akreditasi puskesams di Kabupaten Lombok Tengah meliputi 3 Puskesmas  yakni Puskesmas Praya dan Puskesmas Puyung Tanggal 16 s/d 18 Maret 2017 dan Puskesmas Janapria Tanggal 29 s/d 31 Maret 2017.

Kepala Puskesmas Puyung, Hapsah Widiyanti, SKM  setelah selesai dinilai memberikan pendapat bahwa penilaian surveyor terhadap Puskesmas Puyung memberikan dampak yang sangat bagus bagi kualitas pelayanan puskesmas yang lebih kompetitif, menjadi salah satu kegiayan untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan bagi staf Puskesams untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dapat meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan ketertiban pendokumentasian dan konsistensi dalam bekerja dan yang terakhir yang paling berkesan adalah terjalinnya kerja sama tim antar staf Puskesams yang lebih konfrehensif dan lebih baik, lebih jauh Hapsah Widiyanti, SKM menjelaskan bahwa dengan terakreditasunya Puskesmas puyung dengan strata madya/purnama maka Puskesmas Puyung telah siap menjadi provider JKN (recredentialing fasilitas primer) pada Tahun 2019 yang akan datang, tutupnya.

Pemutahiran dan Analisis Data

Ketersediaan data yang akurat mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan kesehatan. Keakuratan data mengandung pengertian sejauh mana data tersebut benar, dapat diandalkan serta nilai data yang disimpan dalam basis data sesuai dengan kenyataan. Ketersediaan data ini tidak terlepas dari peran petugas pengolah data dan pemegang program baik yang di Puskesmas maupun yang di Dinas Kesehatan kabupaten kota yang saling bersinergi. Pemanfaatan data yang valid sebagai bahan perencanaan di bidang kesehatan merupakan salah satu elemen yang patut diperhatikan guna mencapai sasaran pembangunan kesehatan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat dr. Nurhandini Eka Dewi, Spa. A dalam sambutannya pada acara pembukaan Pertemuan Pemutakhiran Data dan Analisis Data Propinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 8 SD 10 Maret 2017 di Aston Hotel Mataram.
Disampingnya itu pada kesempatan yang sama kepala dinas kesehatan menambahkan agar kedepannya para petugas pengolah data agar selalu berusaha dalam meningkatkan kinerja dan motivasi serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar sejalan dengan kemajuan IPTEK.

Perbaikan Gizi Harus Menjadi Kepentingan Bersama

JAKARTA – Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat bersama Menteri Kesehatan mengungkapkan fakta situasi gizi di Indonesia saat ini terjadi yang namanya beban ganda gizi yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Data terakhir berdasarkan pemantauan status gizi (PSG) 2016 dihasilkan status kurang gizi 17,8%, stunting 27,5% dan kurus 11,1% sedangkan kelebihan gizi 4,3%.

Menkes menjelaskan penyebab dominan masalah gizi karena perubahan perilaku, pola asuh, kurangnya pengetahuan dan masih adanya budaya lokal yang tidak mendukung. “Masyarakat harus terus diberikan edukasi secara terus menerus tentang gizi, yang sederhana seperti mebiasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas” ucapnya dalam acara diskusi ngobrol @tempo “Pentingnya Kerjasama Stakeholder untuk Perbaikan Gizi Indonesia” di Hotel Menara Peninsula, Selasa, 7 Maret 2017.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Kesmas menjelaskan bahwa saat ini kemenkes sedang mengkampanyekan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup sehat (GERMAS) serta Program keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga. Program-program tersebut sejalan dengan poin ke-5 Agenda Prioritas Nawa Cita Presiden dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat, baik pengusaha, pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat secara umum memiliki peran yang sama pentingnya dalam menyukseskan program Germas.

“Kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Germas mencakup aktivitas fisik, makan sayur dan buah, serta memeriksa kesehatan secara berkala, Germas juga menjadi bentuk nyata kerjasama semua pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah kesehatan termasuk perbaikan gizi” ucap Dirjen Kesmas.

Pelayanan Kesehatan di FKTP berbasis KBK

Kapitasi dalam skema pembiayaan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyerap sekitar 54 persen anggaran pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sedemikian penting dan kompleksnya pengelolaan dana kapitasi ini sehingga sejak dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional per 1 Januari 2014, pemerintah sudah menerbitkan beberapa regulasi terkait pengelolaan dana kapitasi sebagai bentuk pembayaran untuk FKTP. Sebut saja Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi, SE Mendagri No. 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi, dan yang terakhir Permenkes 21/2016 sebagai revisi Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi pada FKTP milik Pemerintah Daerah. Akhir-akhir ini pada tanggal 10 Juni 2016 pemerintah menetapkan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang mana sebelumnya per 27 Juli 2015 secara terpisah Direktur Utama BPJS Kesehatan menetapkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP. Lalu, apa sebenarnya tujuan dan hal baru yang dibawa oleh peraturan bersama ini? Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 peraturan bersama ini, petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada FKTP ini digunakan sebagai acuan bagi BPJS Kesehatan, seluruh FKTP mitra BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi fasilitas kesehatan, tim kendali mutu dan biaya, serta pemangku kepentingan terkait dalam penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan pelayanan pada FKTP secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah dalam rangka peningkatan mutu layanan kesehatan FKTP penyelenggara JKN. Hal penting yang dibawa oleh peraturan bersama ini antara lain yaitu adanya beberapa pedoman teknis yang sangat rinci mengenai beberapa hal yang telah ditetapkan sebelumnya di Peraturan BPJS Kesehatan 2/2015 atau belum diatur dalam peraturan tersebut, misalnya petunjuk teknis mengenai tahapan persiapan sebelum pembayaran kapitasi dilakukan, kriteria kelayakan rujukan kasus dan tim peer review kasus non spesialistik, serta adanya indikator tambahan berupa kunjungan rumah dengan pendekatan keluarga.

Penerapan pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) sudah mulai dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016 dan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Penerapan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kapitasi dibayar BPJS Kesehatan mengacu beberapa hal, seperti berapa banyak dokter yang bertugas, sarana dan prasarana serta waktu dalam memberikan pelayanan pada satu FKTP.

Untuk klinik pratama besarnya kapitasi yang dibayarkan maksimal Rp 8.000 sampai Rp 10.000 sedangkan di Puskesmas Rp 6.000.

Lewat sistem kapitasi, fasilitas kesehatan primer dituntut bukan hanya mengobati peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga memberikan pelayanan promotif dan preventif atau pencegahan.

JUKNIS APLIKASI KS

Kebutuhan data dan informasi kesehatan dapat dipenuhi melalui penyelengaraan sistem informasi kesehatan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, di antaranya melalui peningkatan kinerja Puskesmas. Agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maka upaya-upaya tersebut diselenggarakan secara terintegrasi sejak dari perencanaan sampai ke pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Sasarannya pun difokuskan kepada keluarga, dengan dihidupkannya kembali “Pendekatan Keluarga”. Dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga yang merupakan salah satu dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ini selanjutnya sudah dituangkan ke dalam bentuk rencana jangka menengah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan kesehatan pertama merupakan kunci dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga adalah pendekatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas yang mengintegrasikan UKP dan UKM secara berkesinambungan kepada keluarga berdasarkan siklus hidup dari pelayanan kesehatan pada ibu hamil sampai lansia.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga melibatkan peran serta jaringan, jejaring Puskesmas dan masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat salah satunya ialah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Pengembangan dan pembinaan UKBM yang ada di desa dilakukan dalam rangka pemberdayaan kemandirian masyarakat. Puskesmas memiliki peranan dalam membina UKBM untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang selaras, terintegrasi, dan berkesinambungan agar terwujudnya Indonesia Sehat. Puskesmas harusmampu membangun suasana yang kondusif dalam mengoptimalkan peran serta UKBM untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pendekatan keluarga. Sehubungan dengan Program Kesehatan Keluarga tersebut maka, dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan data kesehatan yang uptodate melalui dukungan teknologi informasi terhadap proses pengumpulan data lapangan, electronic data processing (EDP), penyajian data agregat Indikator Keluarga Sehat (IKS) berbasis kewilayahan, dan seterusnya maka untuk mendukung terlaksananya Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, 

Download

Germas Hidup Sehat

Pada hari Kamis 1 Desember 2016 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, menggelar Sosialisasi Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat  di Gedung Dakwah Praya Lombok Tengah. Sosialisasi itu, diawali dengan penandatanganan komitmen seleruh element masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut.

Direktorat Jenderal Promosi dan Pemberdayaan Kemenkes RI, Theresia Irawati menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari program PHBS. Hanya saja PHBS merupakan program yang diawali dilakukan dalam lingkup yang lenih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu sedangkan Germas ini dilakukan secara massiv dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Lebih lanjut Ibu Theresia Irawati menyampaikan bahwa Germas Hidup Sehat ini merupakan program yang baru dilounching pada tanggal  lalu pada peringatan  Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tanggal 12 Nopember 2016 di Jakarta. Untuk itu, saat ini program itu mulai terus menerus disosilisasikan secara menyeluruh ke masyarakat melalui kegiatan sosialisasi kepada para penentu kebijakan dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama dan organisasi kemasyarakatan yang lainnya.

Program Germas sesungguhnya program yang sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Seperti Prilaku hidup sehat, berhenti merokok, makan teratur dan sempatkan olahraga setiap hari.  adapapun kegiatan yang dlakukan adalah Pertama melakukan kegaiatan fisik minimal 30 menit setiap sehari, kedua olah raga teratur serta makan-makanan yang berimbang dan rajin cek keadaan tubuh kita.

Salah satu agar bisa tetap mengkonsumsi makanan yang sehat, masyarakat dalam program tersebut didorong untuk menyediakan aneka makanan beragam yang berasal dari lingkungan sendiri. Seperti sayuran dengan menanam menggunakan sisten hidrophonix sehingga bisa menanam sayuran dilahan yang sempit, tutupnya.

 

HIMBAUAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LOMBOK TENGAH

imagesSehubungan dengan maraknya sorotan terhadap pelayanan publik tentang Pungutan Liar (Pungli) di beberapa instansi pemerintah maka dihimbau kepada semua Kepala UPT Puskesmas se-kabupaten Lombok Tengah beserta jaringannya untuk tidak melakukan pungutan liar diluar ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perbup Nomor 24 tahun 2016 tentang Kapitasi dan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016.
Disamping itu diharapkan kepada semua Kepala UPT Puskesmas se-kabupaten Lombok Tengah untuk lebih intensif melakukan pengawasan terhadap semua tempat pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas, Pustu, Polindes di wilayah kerja masing-masing.
Apabila saudara menemukan indikasi terjadinya Pungli agar segera melakukan tindakan tegas dan melaporkan kepada kami untuk di proses lebih lanjut

 

Dikutip dari Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan kab. Lombok Tengah No. 445/2200/Kes/2016 Tanggal 27 Oktober 2016