All posts by Tim Sikda Loteng

AHMAD SUJAYADI, SKM Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah 087865666787

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam  mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat, sehingga sehat merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang- orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Enam urusan tersebut adalah:

  1. Pendidikan
  2. Kesehatan
  3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  5. Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
  6. Sosial

Konsep SPM berubah dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi reward dan punishment, sehingga Pemda diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat. Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting. UU 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemda untuk benar-benar memprioritaskan  belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Kedepannya nanti pengalokasian DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM, daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Hal-hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan  menjadi  unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang sampai  saat ini masih bermasalah dengan adanya defisit anggaran. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif – preventif sehingga  diharapkan akan ber-impact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.

Indikator SPM Bidang Kesehatan :

NOJENIS LAYANAN DASARMUTU LAYANAN DASARPENERIMA LAYANAN DASARPERNYATAAN STANDAR
1Pelayanan kesehatan ibu hamilSesuai standar pelayanan antenatal.Ibu hamil.Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2Pelayanan kesehatan ibu bersalinSesuai standar pelayanan persalinan.Ibu bersalin.Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3Pelayanan kesehatan bayi baru lahirSesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.Bayi baru lahir.Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4Pelayanan kesehatan balitaSesuai standar pelayanan kesehatan balita.Balita.Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasarSesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.Anak pada usia pendidikan dasar.Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6Pelayanan kesehatan pada usia produktifSesuai standar skrining kesehatan usia produktif.Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7Pelayanan kesehatan pada usia lanjutSesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8Pelayanan kesehatan penderita hipertensiSesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.Penderita hipertensi.Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9Pelayanan kesehatan penderita Diabetes MelitusSesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.Penderita Diabetes Melitus.Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa beratSesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11Pelayanan kesehatan orang dengan TBSesuai standar pelayanan kesehatan TB.Orang dengan TB.Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIVSesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgend er, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

lihat selengkapnya KLIK DISINI

JUKNIS PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN PADA FKTP

Berbagai jenis pengukuran, standar dan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan telah tersedia dan terus berkembang. Salah satunya adalah dengan metode pembayaran berbasis komitmen pelayanan, dimana metode ini merupakan salah satu konsep strategis yang paling banyak dibahas, bahkan berbagai kalangan di Amerika sejak  2003 telah  mendorong  agar  pembayaran  berbasis  komitmen  pelayanan  atau pay for performance menjadi prioritas utama nasional dan program asuransi medicare.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional salah satunya dilakukan penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan. Pembayaran  kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada FKTP telah mulai dilaksanakan pada tahun 2016 dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016 dan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Penerapan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 dan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi  Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan tahun 2016, terdapat adanya tantangan dan masukan yang didapatkan untuk perbaikan pelaksanaan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan pengembangan pelaksanaan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan tahun 2017 yang akan diberlakukan bagi seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Pratama, Praktik Mandiri Dokter, dan Rumah Sakit Kelas D Pratama, sehingga pelaksanaan dan penerapan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berjalan efektif dan efisien.

DOWNLOAD DISINI

UPTD TRANSFUSI DARAH

DAFTAR PESERTA DONOR DARAH SUKARELA

donorrr

JADWAL DONOR DARAH MINGGU INI  
17 Mei 201709.00 - SelesaiKantor Desa Jango
18 Mei 201709.00 - SelesaiPolres Kabupaten Lombok Tengah
19 Mei 201709.00 - SelesaiKantor Desa Puyung
20 Mei 201709.00 - SelesaiPuskesmas Bagu
21 Mei 201709.00 - SelesaiTPA Langko Desa Lingsar Narmada

darah-utk-kehidupan

STOK DARAH DI RSUD MINGGU INI 
Golongan Darah A4
Golongan Darah B0
Golongan Darah AB2
Golongan Darah O3

STOK DARAH DI UTD MINGGU INI 
Golongan Darah A0
Golongan Darah B0
Golongan Darah AB0
Golongan Darah 01

 

Kadus Ini Berikan Layanan Maksimal Untuk Warganya

Warga Desa Barejulat Kecamatan Jonggat, khususnya warga Dusun Timuk Rurung, merasa bersyukur karena adanya Ambulance Dusun Gratis yang diiniasi olek Bapak Selim, Kepala Dusun (Kadus) setempat. Saat ada warga yang sakit dan butuh dilarikan ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit, bisa dengan cepat diatasi.

Salah seorang warga, Hartini 38 tahun, menyatakan, sejak Ambulance Dusun itu ada setahun lalu, kekhawatiran warga akan sulitnya transportasi untuk mengakut keluarga yang tiba-tiba sakit, kini sudah tidak ada lagi. Karena Ambulance Dusun itu, siap melayani kapan saja warga membutuhkan. ”Dan yang pasti kita menggunakan jasa Ambulance Dusun itu gratis,”katanya.

Bila butuh, lanjut Ibu 2 anak itu, warga bisa menelpon pak Kadus dan sesaat kemudian Ambulance tersebut langsung meluncur kerumah warga yang membutuhkan lalu mengantarkan warga yang sakit tadi ke tempat perawatan yang dinginkan keluarga. Sopir ambulance yang juga warga setempat, setia setiap saat memenuhi panggilan warga.

Ibu lainya, Marianah 28 tahun, mengaku pernah sangat terbantu dengan Ambulance Dusun Timuk Rurung tersebut. Saat sekitar 5 bulan lalu, dirinya harus melahirkan anak pertamanya. Ditengah malam, ia merasakan akan melahirkan dan akhirnya memanggil jasa Ambulance Dusun yang gratis tersebut.”Saat itu jam tiga dini hari, kalau angkutan umum siapa yang mau membantu, apalagi rumah saya ada diwilayah pelosok,”tuturnya.

Selain itu, akses dari rumahnya menuju Polindes Kantor Desa Barejulat, kurang baik dan jaraknya sekitar 3 kilo meter. Dengan kondisi seperti itu tandas Marianah, maka bisa tak mungkin angkutan umum yang memang tidak ada di Barejulat, bisa ada yang mau memenuhi permintaan transportasi dari dirinya. “Hanya saja, fasilitas yang dimiliki Ambulance itu belum memadai. Tidak ada tempat tidur pasien layaknya Ambulance sebagaimana mestinya. Harus dapat sentuhan pemerintah,”harapnya.

Sementara itu, salah seorang Sopir Ambulance Gratis Dusun Timuk Rurung, Ramdan 40 tahun, menyampaikan, dirinya secara sukarela melaksnakan tugas tersebut. Bahkan saat awal-awal rencana Ambulance itu disampaikan Kadus, dirinya sudah menawarkan diri untuk menjadi sopir. ”Kita bekerja ihklas menjadi relawan pak disini. Nanti Allah yang membalasnya, apalagi yang kita bantu orang sakit dan juga kadang orang melahirkan,”ungkapnya.

Ditanya mengenai mekanisme kerja Ambulance Dusun itu, Randan menuturkan, kalau dirinya dan 4 orang lainya yang menjadi relawan, tempat tinggalnya secara kebetulan dekat dengan rumah kadus dimana Ambulance itu diparkir.”Jadi saat orang butuh bantuan, kita yang dihubungi pak Kadus. Jadi bisa dipastikan handphone pak kadus itu tidak pernah mati dan selalu siap diangkat pak kadus bila ada warga yang menelpon beliau,”tuturnya.

Kadus Timuk Rurung, Selim ditanya terkait dengan Ambulance Dusun tersebut  menjelaskan, ide Ambulance Dusun Gratis itu muncul dibenaknya, tergugah karena sering menemukan peristiwa begitu sulitnya warga mendapatkan pelayanan tranportasi saat mereka sakit.”Apalagi warga kami yang bisa dibilang tidak berada, mereka sangat kesulitan,”ungkapnya.

Untuk itu, dengan inisitaif dirinya dan berkat bantuan salah seorang sahabatnya, jadilah sebuah kendaraan roda 4 minibus dijadikan sebagai Ambulance tersebut. Kendaraan itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bila ada yang sakit, maka seluruh jok bagian belakangnya bisa dengan mudah dilepas.”Jadi pasien dengan alas kasur tipi situ kita baringkan didalam kendaraan itu dan cukup dengan beberapa keluarganya,”jelasnya.

Soal biaya operasional, selama ini masih ditanggung oleh dirinya sendiri tanpa ada anggaran dari Desa. Ia berharap ada pihak-pihak lain yang ikut membantu dalam persoalan operasional tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar Ambulance yang dimaksud. Begitu juga dengan biaya perawatan kendaraan.”Selain itu, kita berharap juga dinas terkait membantu melengkapi perlatan Ambulance ini,”harapnya

humas.lomboktengahkab.go.id

DINKES LOMBOK TENGAH TAMPIL BEDA

Ada sesuatu yang berbeda ketika melirik salah satu sisi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah sejak senin kemarin yakni terpampangnya plang dengan tulisan “UPT Unit Transfusi Darah “.

Unit Transfusi Darah ini adalah salah satu UPT Daerah yang baru khusus melayanai masyarakat dalam kegiatan donor darah dan menyediakan logistik darah sehat yang cukup khususnya untuk stok darah di bank darah di Kabupaten Lombok Tengah. hal ini untuk mengatasi kebutuhan akan darah semakin hari semakin meningkat.

Menurut keterangan Kepala Bidang Yankes Johan Efendi S, Si, MPH bahwa pelayanan transfusi darah tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standard Pelayanan Transfusi Darah. Unit transfuse darah yang ada sekarang adalah pengembangan dari UTD yang ada di RS sehingga dengan dibentuknya sebagai UPTD kedepan agar bias lebih berkembang kegiataanya tidak hanya dapat melakukan donor darah saja akan tetapi juga kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar kedepan peserta donor darah akan semakin banyak, katanya.

Seorang staf UPTD Muh Munzir mengatakan sangat senang dengan perubahan ini, baginya dengan terbentuknya UPTD dia akan bisa lebih leluasa menyusun kegiatan lebih banyak lagi, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi kegiatan, katanya.

Tentu menjadi harapan kita bersama bahwa masalah – masalah yang terkait dengan kebutuhan dan stok darah,  kemudahan akan akses, mutu pelayanan serta informasi akan dapat diatasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

PENGUMUMAN REKRUTMEN PJT

REKRUTMEN PENAGGUNG JAWAB TEKNIS (PJT) RISET KETENAGAAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2017

Dalam rangka memperoleh gambaran ketenagaan di bidang kesehatan pada Rumah sakit, Puskesmas dan Dinas Kesehatan di Propinsi NTB maka Dinas Kesehatan Propinsi NTB akan melaksanakan Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan (Risnakes) Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Rekrutmen Tenaga Penagnggung Jawab Tekni (PJT) Risnakes untuk kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut :

Ketentuan Umum:

  1. Pendidikan S1
  2. Memiliki pengalaman mengikuti riset kesehatan skala regional/nasional
  3. Memperoleh ijin dari pejabat berwenang
  4. Sehat jasmani dan rohani
  5. Tidak dalam keadaan hamil dan tidak dalam masa nifas
  6. Bersedia ditempatkan di seluruh Propinsi NTB
  7. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penelitia (Workshop PJT selama 7 hari, Workshop Enumerator selama 7 hari dan Pengumpulan Data selama 30 hari)
  8. Bersedia berada secara penuh di Kab/kota terpilih selama pengumpulan data
  9. Bersedia menandatangani kontrak PJT
  10. Memiliki kepesertaan BPJS/Asuransi Kesehatan lainnya

Persyaratan Dokumen:

  1. Foto copy Ijazah
  2. Sertifikat / Surat Keterangan pernah mengikuti Riset kesehatan skala regional/nasional
  3. Surat persetujuan menjadi PJT dari pejabat yang berwenang
  4. Surat Keterangan Sehat
  5. Foto copy kepesertaan BPJS/Asuransi Kesehatan lainnya

Surat lamaran ditunjukkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTB, Dokument persyaratan diterima paling lambat tanggal 10 April 2017

Pemerintah Siapkan Skenario Tekan Defisit DJS Kesehatan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menegaskan saat ini pemerintah tengah mengkaji secara mendalam skenario pengendalian defisit Dana Jaminan Sosial, atau DJS Kesehatan. Ia menganjurkan, agar tak terjadi defisit, apabila ditemukan masyarakat miskin semestinya tidak serta-merta hanya ditanggung melalui BPJS Kesehatan, namun juga program lembaga lain, khususnya di Kementerian Sosial. Dengan begitu, sinergi yang lebih maksimal dan lebih mendalam akan terbangun serta tepat sasaran. Kata Puan, penghitungan yang dilakukan pun harus benar-benar terperinci. “Dalam sebulan ini, saya minta sudah ada hasil kajiannya untuk kemudian segera diterapkan,” kata Puan, Kamis 30 Maret 2017.

Terkait angka defisit DJS Kesehatan 2016, Puan mengatakan, jumlahnya mencapai Rp6,7 triliun. Sehingga, harapannya pada 2017, tentu bisa dikendalikan atau mungkin diturunkan. “Defisit DJS ini, memang harus kita usahakan turun, tetapi di sisi lain kita juga tidak mau hal ini kemudian malah menyusahkan masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan. Inilah pentingnya dilakukan analisis mendalam dan sinergi bersama,” ujarnya.

Selain itu, Puan juga menekankan pembangunan sinergi yang baik dengan pemerintah daerah. Sejauh ini, sudah cukup banyak yang telah mensinkronkan program BPJS Kesehatan dengan program kesehatan di kabupaten atau kota.

“Sinergi dengan pemda juga semakin banyak. Sekarang tinggal 41 kabupaten, atau kota yang belum mengintegrasikan program kesehatan ini. Sinergi dengan daerah ini sangat penting agar kelihatan peran daerah dalam mengelola dan menjalankan program kesehatan di wilayah masing-masing,” katanya.

sumber : vivanews.com