Penulis: bidang p3kl

Praya, 29 September 2022

Program Kesehatan Indera merupakan salah satu bagian dari program PTM. Pada minggu ke 3 bulan september 2022, pendampingan skreening kesehatan indera oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dipusatkan di wilayah kerja Puskesmas Puyung. Sebanyak 32 sekolah tingkat SD/SMP sederajat menjadi sasaran skreening kesehatan indera. Adapun total  jumlah siswa yang di skreening sebanyak 5.006 siswa, dari hasil skreening ditemukan sebanyak 4.831 siswa memiliki penglihatan normal, 175 siswa mengalami gangguan refraksi dan 2 orang siswa mengalami gangguan pendengaran. Kedepan diharapkan, kegiatan skreening kesehatan indera dapat dilakukan oleh semua puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah sebagai bagian dari program PTM (penyakit tidak menular).

 

Author : Herlina Novita

 

 

SENIN, 26 SEPTEMBER 2022

Penyakit tidak menular, juga dikenal sebagai penyakit kronis dengan durasi yang panjang dan progres penyembuhan yang umumnya lambat. Semua kelompok usia dan semua wilayah di dunia berisiko terkena PTM. Sebanyak 80% kasus penyebab kematian akibat PTM berada di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Adanya peningkatan pesat kasus PTM, diprediksi akan menghambat upaya penaggulangan kemiskinan di negara-negar berpenghasilan rendah dan menengah, karena memaksa pemerintah memprioritaskan biaya pelayanan kesehatan untuk penderita PTM. Beban yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular antara lain meningkatnya kematian prematur dan disabilitas, yang akan berpengaruh terhadap produktivitas dan kependudukan serta berperan pada pertumbuhan ekonomi negara.

Untuk mengurangi dampak PTM pada individu dan masyarakat dilakukan dengan pendekatan komprehensif yang mengharuskan keterkaitan semua sektor termasuk kesehatan, pembiayaan, pendidikan, pertanian, termasuk dukungan dari luar negeri. Upaya tersebut mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan atau paliatif.

Pada riskesdas tahun 2013, angka obesitas menunjukkan 14,8% sedangkan riskesdas tahun 2018 sebesar 21,8%. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi transisi teknologi yang terjadi dimana segala kemudahan dapat terjangkau melalui alat komunikasi seperti kemudahan mengakses makanan dan minuman siap saji dan transportasi yang berdampak pada konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan serta penurunan aktivitas fisik. Selain itu, transisi demografi juga ikut mempengaruhi. Usia harapan hidup orang Indonesia semakin tinggi, maka potensi untuk terkena PTM juga bertambah. Penyakit Tidak Menular dapat dikendalikan atau dikontrol sepanjang penderita patuh minum obat sesuai anjuran dokter. Hal yang sangat mungkin untuk mencegah PTM adalah dengan melakukan intervensi pada faktor risiko yang meliputi perilaku merokok, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, kurangnya aktivitas fisik serta obesitas.

Hasil riskesdas 2018, prevalensi penyakit tidak menular masih sangat tinggi bahkan cenderung meningkat. Dengan semakin meningkatnya angka prevalensi penyakit tidak menular, maka angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular juga semakin meningkat yang diakibatkan oleh komplikasi yang tidak dikendalikan dengan baik dan benar sesuai dengan standar.

Untuk itu, sebagai upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat PTM serta meningkatkan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, seksi P2P, program PTM melaksanakan kegiatan “Deteksi Dini Faktor Risiko PTM” di dusun Lemerek, Desa Puyung, yang meliputi:

1. Deteksi Dini DM, Obesitas, Hipertensi dengan sasaran 400 orang
2. Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dengan sasaran 300 orang
3. Deteksi dini gangguan penglihatan dan/atau gangguan pendengaran dengan sasaran 5000 orang

Kegiatan ini, bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun hasil kegiatan tersebut, dari 400 sasaran yang di screening di peroleh : orang dengan DM sebanyak 106 orang, obesitas sentral sebanyak 80 orang, dan orang dengan tekanan darah tinggi sebanyak 169 orang. (Penulis: Puji Astri, programer PTM, Dikes Loteng)

 

 

Author : Fuji

 

Untuk meningkatkan kualitas dan capaian Program TBC, dibutuhkan adanya penguatan jejaring layanan dengan melibatkan fasyankes pemerintah maupun swasta (Public-Private Mix/PPM). Di tingkat kabupaten/kota, dikenal istilah District-based Public Private Mix (DPPM) TBC. Dalam strategi DPPM, koalisi organisasi profesi berperan sebagai penggerak DPPM, oleh karena itu upaya penguatan peran organisasi profesi sangatlah penting.

Koalisi organisasi profesi penanggulangan Tuberkulosis adalah gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen terlibat dalam upaya penanggulangan TB di tingkat nasional, provinsi, dan di kabupaten/kota melalui jaringan PPM TB

Visi dan misi KOPI TB sendiri adalah eliminasi TB di Indonesia tahun 2030 dengan :

1. Meningkatkan keterlibatan praktisi dalam kegiatan penanggulangan TB nasional.
2. Menjamin semua anggota profesi melaksanakan tata laksana TB sesuai dengan International Standard Tuberculosis Care (ISTC) dan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran TB (PNPK TB)
3. Menjamin semua pasien TB yang diobati ternotifikasi dalam sistem informasi Program TB Nasional
4. Meningkatkan keberhasilan penaggulangan TB

Tugas dan Fungsi Organisasi Profesi

1. IDI sebagai Induk Organisasi Profesi Dokter mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tatalaksana TB sesuai standar serta melaporkan kasus TB yang ditemukan dan atau diobati.
2. PDPI, PAPDI, IDAI, PERDOKI, PDUI, dan PDKI sebagai organisasi profesi yang menangani TB memberikan informasi teknis tentang Manajemen kasus TB dan memberikan anjuran kepada anggotanya untk melakukan wajib lapor.
3. PAMKI, PDS PATKLIN, dan PATELKI sebagai organisasi Ahli Mikrobiologi Klinik, Ahli Patologi Klinik, dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik akan mengeluarkan surat edaran pada anggotanya agar:
   • Melakukan pemeriksaan TB sesuai pedoman.
   • Memastikan layanan laboratorium ikut dalam uji mutu kualitas laboratorium pemeriksaan TB.
   • Memastikan adanya kelanjutan layanan bagi orang terindikasi TB.
4. PDSRI sebagai organiasi ahli radiologi akan mengeluarkan surat edaran kepada anggotanya agar:
   • Mendukung intensifikasi penemuan kasus TB melalui kegiatan skrining terduga TB menggunakan pemeriksaan radiologis.
   • Memastikan semua pasien sugestif TB berdasarkan pemeriksaan radiologis TB mendapatkan tatalaksana lanjutan diagnosis sesuai standar.
5. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai induk organisasi apoteker akan mengeluarkan surat edaran kepada anggotanya agar:
   • Tidak melayani pembelian OAT tanpa resep.
   • Melakukan konfirmasi kepada dokter memberikan resep OAT yang tidak sesuai standar.
   • Memastikan orang dengan gejala TB untuk memeriksakan diri ke fasyanker
6. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai induk organisasi perawat akan mengeluarkan surat edaran kepada anggotanya agar:
   • Memastikan orang dengan gejala TB mendapatkan pemeriksaan sesuai standar.
   • Mendukung pengobatan sesuai standar.
   • Memberikan edukasi dan informasi tentang penanggulangan TB kepada keluarga dan masyarakat

Dalam upaya penguatan jejaring Publik Private Mix (PPM) TBC di kabupaten Lombok Tengah, Dinkes Lombok Tengah mengadakan pertemuan koordinasi dengan organisasi profesi/KOPI TB dan Asosiasi Fasyankes pada Sabtu, 17 September 2022 di Aula Bidang P3KL Dinkes Lombok Tengah.

Tujuan pertemuan ini untuk melakukan koordinasi intensif dengan komponen jaringan DPPM TB di kabupaten Lombok Tengah serta meningkatkan peran dari masing-masing stakeholder dalam rangka pelibatan fasyankes pemerintah dan swasta dalam jejaring PPM di kabupaten Lombok Tengah . Peserta pertemuan adalah Tim KOPI TB dari perwakilan 18 Organisasi Profesi dan Asosiasi Fasyankes yaitu PERSI serta Mitra TBC kabupaten Lombok Tengah yaitu STPI-Penabulu. Pada pertemuan ini diharapkan peserta mengetahui perannya dalam Penanggulangan TBC, mengetahui permasalahan Program TBC di kabupaten Lombok Tengah, termasuk kontribusi dan keterlibatan faskes dalam jejaring PPM

Praya, 16 September 2022

TBC (Tuberkulosis) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global dan nasional. Indonesia merupakan negara pertama diantara negara-negara dengan beban TBC yang tinggi di wilayah Asia Tenggara yang berhasil mencapai target Global untuk TBC pada tahun 2006, yaitu 70% penemuan kasus baru TBC BTA positif dan 85% kesembuhan .

Angka prevalensi TBC Indonesia berdasarkan hasil survey prevalensi tahun 2013-2014 adalah 660 per 100.000 penduduk, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban TB yang tinggi di dunia. Capaian program Tuberkulosis di Indonesia hingga Juli 2022 menunjukkan pencapaian indikator angka penemuan kasus (Treatment Coverage) sebesar 28% dan angka keberhasilan pengobatan (Treatment Succes Rate) sebesar 77%. Masih rendahnya pencapaian TC dan TSR tentu menjadi perhatian mengingat kedua indikator tersebut mempengaruhi upaya eliminasi tuberkulosis.

Berdasarkan laporan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), capaian program TB di Kab. Lombok Tengah periode Januari-Agustus 2022 menunjukkan indikator angka penemuan kasus (Treatment Coverage) sebesar 23,8% dengan angka absolut kasus 738 kasus dan angka keberhasilan pengobatan (Treatment Succes Rate) tahun 2021 sebesar 86% dari terget 90%. Berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian yaitu TBC yang belum ditemukan, TBC-Resisten Obat (TB RO), TB/HIV, TBC-Diabetes, TBC pada anak dan masyarakat rentan lainnya. Hal ini memacu pengendalian TBC nasional terus melakukan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program termasuk upaya perluasan penggunaan TCM (Tes Cepat Molekuler) untuk mempercepat diagnosis sehingga pasien dapat memperoleh pengobatan sedini mungkin. 

Pemeriksaan laboratorium dengan Tes Cepat Molekuler (TCM) merupakan terobosan dalam percepatan penanggulangan TBC dengan mempermudah akses dan mempercepat diagnosis sehingga pasien khususnya terduga TBC, TBC-RO, TBC-HIV, TBC-DM, TBC pada anak dan masyarakat rentan lainnya dapat memperoleh pengobatan sedini mungkin. 

Untuk dapat meraih keberhasilan dalam mencapai target program diperlukan penanganan yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan pada semua komponen DOTS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Kasus-kasus under-reporting dan under-diagnosis memerlukan upaya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penerapan strategi DOTS di Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga percepatan penemuan kasus dan eliminasi TBC dapat tercapai.

Pertemuan ini  dilakukan untuk mengevaluasi kinerja program TBC di Fasyankes guna mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi serta untuk menyusun rencana tindak lanjut dalam upaya meningkatkan cakupan program P2TB di Kabupaten Lombok Tengah.

 

author
bu Ratu

 

 

 

 

Mataram, 19 Agustus 2022

Dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022 di Hotel Santika Mataram. Lokakarya Gender dan Inklusi dalam Pelayanan Kesehatan Mata Masyarakat dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas yang memiliki Vision Center, RS Mata NTB, RSU Provinsi NTB, Dinas Pendidikan, Kemenag, PERDAMI dan lainnya. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dari Dinas Kesehatan Provinsi dengan The Fred Hollows Foundation (FHF). Lombok Tengah dengan Puskesmas Bagu sebagai Vision Center Percontohan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan mata di masyarakat dan kesuksesan Puskesmas Bagu dapat diikuti oleh 2 Vision Center lain di Lombok Tengah yaitu Puskesmas Aik Darek dan Puskesmas Ganti. 

Dari lokakarya ini diharapkan FHF mampu membuat media KIE Kesehatan Mata yang dapat diterima dan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat sehingga tercapai Pelayanan Kesehatan Mata yang merata. 

 

Author : Herlina Novita

 

 

Praya, 25 Agustus 2022

Pada hari ini, bidang P3KL melalui  Progam Kesehatan Jiwa mengadakan rapat kordinasi TPKJM dengan semua Puskesmas dan lintas sektor terkait membahas masalah serta kendala yang dihadapi selama proses evakuasi ODGJ gelandang, mengamuk serta ODGJ Pasung. Adapun lintas sektor yang hadir antara lain berasal dari Kepolisian, TNI, POL PP, Dinas Sosial dan lainnya. Kedepan diharapkan kerja tim TPKJM dalam proses evakuasi ODGJ akan lebih terbantu dengan adanya rumah singgah sementara bagi ODGJ  sebelum dibawa ke RSJ, kemudahan dalam pembuatan surat pengantar di Dinas Sosial saat hari libur bagi ODGJ dari luar wilayah yang akan dibawa ke RSJ serta semua ODGJ bisa memiliki NIK, KTP dan BPJS.

Adanya dokter spesialis jiwa di Kabupaten Lombok Tengah khususnya RSU Praya juga menjadi harapan tim TPKJM agar bisa merujuk pasien ke rumah sakit yang lebih dekat. Semoga dengan adanya tim TPKJM tingkat Kabupaten dapat menginisiasi terbentuknya tim TPKJM di tingkat Kecamatan sehingga penanganan kesehatan jiwa masyarakat yang komprehensif dapat tercapai. 

 

Novita

Pengelola program Jiwa