indikator-spm

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam  mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat, sehingga sehat merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang- orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Enam urusan tersebut adalah:

  1. Pendidikan
  2. Kesehatan
  3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  5. Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
  6. Sosial

Konsep SPM berubah dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi reward dan punishment, sehingga Pemda diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat. Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting. UU 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemda untuk benar-benar memprioritaskan  belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Kedepannya nanti pengalokasian DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM, daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Hal-hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan  menjadi  unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang sampai  saat ini masih bermasalah dengan adanya defisit anggaran. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif – preventif sehingga  diharapkan akan ber-impact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.

Indikator SPM Bidang Kesehatan :

NOJENIS LAYANAN DASARMUTU LAYANAN DASARPENERIMA LAYANAN DASARPERNYATAAN STANDAR
1Pelayanan kesehatan ibu hamilSesuai standar pelayanan antenatal.Ibu hamil.Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2Pelayanan kesehatan ibu bersalinSesuai standar pelayanan persalinan.Ibu bersalin.Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3Pelayanan kesehatan bayi baru lahirSesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.Bayi baru lahir.Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4Pelayanan kesehatan balitaSesuai standar pelayanan kesehatan balita.Balita.Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasarSesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.Anak pada usia pendidikan dasar.Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6Pelayanan kesehatan pada usia produktifSesuai standar skrining kesehatan usia produktif.Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7Pelayanan kesehatan pada usia lanjutSesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8Pelayanan kesehatan penderita hipertensiSesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.Penderita hipertensi.Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9Pelayanan kesehatan penderita Diabetes MelitusSesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.Penderita Diabetes Melitus.Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa beratSesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11Pelayanan kesehatan orang dengan TBSesuai standar pelayanan kesehatan TB.Orang dengan TB.Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIVSesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgend er, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

lihat selengkapnya KLIK DISINI

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

2 thoughts on “STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN”

Leave a Reply

Your email address will not be published.