flagulir

TAHUN 2018 KPK TURUN KE SARANA KESEHATAN

Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program JKN adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Lima potensi fraud terbesar menurut data BPJS Kesehatan meliputi upcoding, service unbundling, readmisi, No Medical Value, dan type of room charge.

Untuk fraud berupa upcoding dan service unbundling sedang menjadi perhatian khusus KPK dan secara sistematis akan dilakukan perbaikan. Pembentukan satgas/tim bersama penanganan fraud JKN sedang dalam proses penerbitan SK bersama Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua KPK. Satgas akan menyusun pedoman penindakan fraud dan pencegahannya yang nantinya di tahun 2018 akan diimplementasikan, hal tersebut disampaikan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan.

 KPK memahami bahwa sektor kesehatan unik dan tidak seperti sektor lainnya. Untuk itu, KPK berupaya mendorong sistem yang memproteksi tenaga kesehatan khususnya pada program JKN, yaitu membantu Kemenkes dan BPJS berkoordinasi dengan K/L lain, berhubungan dengan media, maupun berhubungan dengan Kepala Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota dan Direktur RS dalam implementasinya. “JKN masih kurang kuat untuk fungsi pengawasannya. Ada beberapa institusi yang ditetapkan untuk mengawasi. Tapi kami pikir sebagai regulator, KPK akan datang ke Kemenkes untuk memperkuat fungsi pengawasannya.”, ujar Pahala.

Saat ini Kementerian Kesehatan sendiri sudah memilki regulasi yang mengatur penanganan fraud JKN yang dituangkan ke dalam Permenkes 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional.

KPK memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan JKN, khususnya perbaikan pada Sistem JKN, Pengelolaan Dana Kapitasi, Tata Kelola Obat JKN, dan Penanganan Fraud JKN.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp. A pada acara pembukaan rapat Pemutahiran dan Analisis Data di Hotel Aston Mataram pada tanggal 8 Maret 2017 juga menyampaikan kemungkinan turunnya KPK ke Sarana Kesehatan pada tahun 2018 mendatang sehingga diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu, transparan dan akuntabel.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

2 thoughts on “TAHUN 2018 KPK TURUN KE SARANA KESEHATAN”

Leave a Reply

Your email address will not be published.