Perbaikan Gizi Harus Menjadi Kepentingan Bersama

JAKARTA – Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat bersama Menteri Kesehatan mengungkapkan fakta situasi gizi di Indonesia saat ini terjadi yang namanya beban ganda gizi yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Data terakhir berdasarkan pemantauan status gizi (PSG) 2016 dihasilkan status kurang gizi 17,8%, stunting 27,5% dan kurus 11,1% sedangkan kelebihan gizi 4,3%.

Menkes menjelaskan penyebab dominan masalah gizi karena perubahan perilaku, pola asuh, kurangnya pengetahuan dan masih adanya budaya lokal yang tidak mendukung. “Masyarakat harus terus diberikan edukasi secara terus menerus tentang gizi, yang sederhana seperti mebiasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas” ucapnya dalam acara diskusi ngobrol @tempo “Pentingnya Kerjasama Stakeholder untuk Perbaikan Gizi Indonesia” di Hotel Menara Peninsula, Selasa, 7 Maret 2017.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Kesmas menjelaskan bahwa saat ini kemenkes sedang mengkampanyekan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup sehat (GERMAS) serta Program keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga. Program-program tersebut sejalan dengan poin ke-5 Agenda Prioritas Nawa Cita Presiden dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat, baik pengusaha, pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat secara umum memiliki peran yang sama pentingnya dalam menyukseskan program Germas.

“Kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Germas mencakup aktivitas fisik, makan sayur dan buah, serta memeriksa kesehatan secara berkala, Germas juga menjadi bentuk nyata kerjasama semua pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah kesehatan termasuk perbaikan gizi” ucap Dirjen Kesmas.

Pelayanan Kesehatan di FKTP berbasis KBK

Kapitasi dalam skema pembiayaan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyerap sekitar 54 persen anggaran pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sedemikian penting dan kompleksnya pengelolaan dana kapitasi ini sehingga sejak dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional per 1 Januari 2014, pemerintah sudah menerbitkan beberapa regulasi terkait pengelolaan dana kapitasi sebagai bentuk pembayaran untuk FKTP. Sebut saja Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi, SE Mendagri No. 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi, dan yang terakhir Permenkes 21/2016 sebagai revisi Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi pada FKTP milik Pemerintah Daerah. Akhir-akhir ini pada tanggal 10 Juni 2016 pemerintah menetapkan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang mana sebelumnya per 27 Juli 2015 secara terpisah Direktur Utama BPJS Kesehatan menetapkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP. Lalu, apa sebenarnya tujuan dan hal baru yang dibawa oleh peraturan bersama ini? Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 peraturan bersama ini, petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada FKTP ini digunakan sebagai acuan bagi BPJS Kesehatan, seluruh FKTP mitra BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi fasilitas kesehatan, tim kendali mutu dan biaya, serta pemangku kepentingan terkait dalam penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan pelayanan pada FKTP secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah dalam rangka peningkatan mutu layanan kesehatan FKTP penyelenggara JKN. Hal penting yang dibawa oleh peraturan bersama ini antara lain yaitu adanya beberapa pedoman teknis yang sangat rinci mengenai beberapa hal yang telah ditetapkan sebelumnya di Peraturan BPJS Kesehatan 2/2015 atau belum diatur dalam peraturan tersebut, misalnya petunjuk teknis mengenai tahapan persiapan sebelum pembayaran kapitasi dilakukan, kriteria kelayakan rujukan kasus dan tim peer review kasus non spesialistik, serta adanya indikator tambahan berupa kunjungan rumah dengan pendekatan keluarga.

Penerapan pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) sudah mulai dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016 dan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Penerapan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kapitasi dibayar BPJS Kesehatan mengacu beberapa hal, seperti berapa banyak dokter yang bertugas, sarana dan prasarana serta waktu dalam memberikan pelayanan pada satu FKTP.

Untuk klinik pratama besarnya kapitasi yang dibayarkan maksimal Rp 8.000 sampai Rp 10.000 sedangkan di Puskesmas Rp 6.000.

Lewat sistem kapitasi, fasilitas kesehatan primer dituntut bukan hanya mengobati peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga memberikan pelayanan promotif dan preventif atau pencegahan.