Pemerintah Siapkan Skenario Tekan Defisit DJS Kesehatan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menegaskan saat ini pemerintah tengah mengkaji secara mendalam skenario pengendalian defisit Dana Jaminan Sosial, atau DJS Kesehatan. Ia menganjurkan, agar tak terjadi defisit, apabila ditemukan masyarakat miskin semestinya tidak serta-merta hanya ditanggung melalui BPJS Kesehatan, namun juga program lembaga lain, khususnya di Kementerian Sosial. Dengan begitu, sinergi yang lebih maksimal dan lebih mendalam akan terbangun serta tepat sasaran. Kata Puan, penghitungan yang dilakukan pun harus benar-benar terperinci. “Dalam sebulan ini, saya minta sudah ada hasil kajiannya untuk kemudian segera diterapkan,” kata Puan, Kamis 30 Maret 2017.

Terkait angka defisit DJS Kesehatan 2016, Puan mengatakan, jumlahnya mencapai Rp6,7 triliun. Sehingga, harapannya pada 2017, tentu bisa dikendalikan atau mungkin diturunkan. “Defisit DJS ini, memang harus kita usahakan turun, tetapi di sisi lain kita juga tidak mau hal ini kemudian malah menyusahkan masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan. Inilah pentingnya dilakukan analisis mendalam dan sinergi bersama,” ujarnya.

Selain itu, Puan juga menekankan pembangunan sinergi yang baik dengan pemerintah daerah. Sejauh ini, sudah cukup banyak yang telah mensinkronkan program BPJS Kesehatan dengan program kesehatan di kabupaten atau kota.

“Sinergi dengan pemda juga semakin banyak. Sekarang tinggal 41 kabupaten, atau kota yang belum mengintegrasikan program kesehatan ini. Sinergi dengan daerah ini sangat penting agar kelihatan peran daerah dalam mengelola dan menjalankan program kesehatan di wilayah masing-masing,” katanya.

sumber : vivanews.com

TAHUN 2018 KPK TURUN KE SARANA KESEHATAN

Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program JKN adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Lima potensi fraud terbesar menurut data BPJS Kesehatan meliputi upcoding, service unbundling, readmisi, No Medical Value, dan type of room charge.

Untuk fraud berupa upcoding dan service unbundling sedang menjadi perhatian khusus KPK dan secara sistematis akan dilakukan perbaikan. Pembentukan satgas/tim bersama penanganan fraud JKN sedang dalam proses penerbitan SK bersama Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua KPK. Satgas akan menyusun pedoman penindakan fraud dan pencegahannya yang nantinya di tahun 2018 akan diimplementasikan, hal tersebut disampaikan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan.

 KPK memahami bahwa sektor kesehatan unik dan tidak seperti sektor lainnya. Untuk itu, KPK berupaya mendorong sistem yang memproteksi tenaga kesehatan khususnya pada program JKN, yaitu membantu Kemenkes dan BPJS berkoordinasi dengan K/L lain, berhubungan dengan media, maupun berhubungan dengan Kepala Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota dan Direktur RS dalam implementasinya. “JKN masih kurang kuat untuk fungsi pengawasannya. Ada beberapa institusi yang ditetapkan untuk mengawasi. Tapi kami pikir sebagai regulator, KPK akan datang ke Kemenkes untuk memperkuat fungsi pengawasannya.”, ujar Pahala.

Saat ini Kementerian Kesehatan sendiri sudah memilki regulasi yang mengatur penanganan fraud JKN yang dituangkan ke dalam Permenkes 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional.

KPK memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan JKN, khususnya perbaikan pada Sistem JKN, Pengelolaan Dana Kapitasi, Tata Kelola Obat JKN, dan Penanganan Fraud JKN.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp. A pada acara pembukaan rapat Pemutahiran dan Analisis Data di Hotel Aston Mataram pada tanggal 8 Maret 2017 juga menyampaikan kemungkinan turunnya KPK ke Sarana Kesehatan pada tahun 2018 mendatang sehingga diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu, transparan dan akuntabel.

Penilaian Akreditasi Bagi Puskesmas Di Kabupaten Lombok Tengah

Akreditasi Puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditas yang ditetapkan

Akhir kahir ini banyak isu tentang kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas sehingga untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas maka perlu dilakukan akreditasi. Jadi mengapa diperlukan akreditasi bagi pelayanan kesehatan di Puskesmas? Tentu dengan tujuan untuk membemberikan kepastian kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat, Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi disamping itu Penilaian kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas menunjukkan hasil yang belum memenuhi standar kualitas.

Pelaksanaan penilaian pertama akreditasi puskesams di Kabupaten Lombok Tengah meliputi 3 Puskesmas  yakni Puskesmas Praya dan Puskesmas Puyung Tanggal 16 s/d 18 Maret 2017 dan Puskesmas Janapria Tanggal 29 s/d 31 Maret 2017.

Kepala Puskesmas Puyung, Hapsah Widiyanti, SKM  setelah selesai dinilai memberikan pendapat bahwa penilaian surveyor terhadap Puskesmas Puyung memberikan dampak yang sangat bagus bagi kualitas pelayanan puskesmas yang lebih kompetitif, menjadi salah satu kegiayan untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan bagi staf Puskesams untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dapat meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan ketertiban pendokumentasian dan konsistensi dalam bekerja dan yang terakhir yang paling berkesan adalah terjalinnya kerja sama tim antar staf Puskesams yang lebih konfrehensif dan lebih baik, lebih jauh Hapsah Widiyanti, SKM menjelaskan bahwa dengan terakreditasunya Puskesmas puyung dengan strata madya/purnama maka Puskesmas Puyung telah siap menjadi provider JKN (recredentialing fasilitas primer) pada Tahun 2019 yang akan datang, tutupnya.

Pemutahiran dan Analisis Data

Ketersediaan data yang akurat mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan kesehatan. Keakuratan data mengandung pengertian sejauh mana data tersebut benar, dapat diandalkan serta nilai data yang disimpan dalam basis data sesuai dengan kenyataan. Ketersediaan data ini tidak terlepas dari peran petugas pengolah data dan pemegang program baik yang di Puskesmas maupun yang di Dinas Kesehatan kabupaten kota yang saling bersinergi. Pemanfaatan data yang valid sebagai bahan perencanaan di bidang kesehatan merupakan salah satu elemen yang patut diperhatikan guna mencapai sasaran pembangunan kesehatan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat dr. Nurhandini Eka Dewi, Spa. A dalam sambutannya pada acara pembukaan Pertemuan Pemutakhiran Data dan Analisis Data Propinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 8 SD 10 Maret 2017 di Aston Hotel Mataram.
Disampingnya itu pada kesempatan yang sama kepala dinas kesehatan menambahkan agar kedepannya para petugas pengolah data agar selalu berusaha dalam meningkatkan kinerja dan motivasi serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar sejalan dengan kemajuan IPTEK.

Perbaikan Gizi Harus Menjadi Kepentingan Bersama

JAKARTA – Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat bersama Menteri Kesehatan mengungkapkan fakta situasi gizi di Indonesia saat ini terjadi yang namanya beban ganda gizi yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Data terakhir berdasarkan pemantauan status gizi (PSG) 2016 dihasilkan status kurang gizi 17,8%, stunting 27,5% dan kurus 11,1% sedangkan kelebihan gizi 4,3%.

Menkes menjelaskan penyebab dominan masalah gizi karena perubahan perilaku, pola asuh, kurangnya pengetahuan dan masih adanya budaya lokal yang tidak mendukung. “Masyarakat harus terus diberikan edukasi secara terus menerus tentang gizi, yang sederhana seperti mebiasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas” ucapnya dalam acara diskusi ngobrol @tempo “Pentingnya Kerjasama Stakeholder untuk Perbaikan Gizi Indonesia” di Hotel Menara Peninsula, Selasa, 7 Maret 2017.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Kesmas menjelaskan bahwa saat ini kemenkes sedang mengkampanyekan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup sehat (GERMAS) serta Program keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga. Program-program tersebut sejalan dengan poin ke-5 Agenda Prioritas Nawa Cita Presiden dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat, baik pengusaha, pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat secara umum memiliki peran yang sama pentingnya dalam menyukseskan program Germas.

“Kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Germas mencakup aktivitas fisik, makan sayur dan buah, serta memeriksa kesehatan secara berkala, Germas juga menjadi bentuk nyata kerjasama semua pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah kesehatan termasuk perbaikan gizi” ucap Dirjen Kesmas.

Pelayanan Kesehatan di FKTP berbasis KBK

Kapitasi dalam skema pembiayaan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyerap sekitar 54 persen anggaran pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sedemikian penting dan kompleksnya pengelolaan dana kapitasi ini sehingga sejak dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional per 1 Januari 2014, pemerintah sudah menerbitkan beberapa regulasi terkait pengelolaan dana kapitasi sebagai bentuk pembayaran untuk FKTP. Sebut saja Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi, SE Mendagri No. 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi, dan yang terakhir Permenkes 21/2016 sebagai revisi Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi pada FKTP milik Pemerintah Daerah. Akhir-akhir ini pada tanggal 10 Juni 2016 pemerintah menetapkan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang mana sebelumnya per 27 Juli 2015 secara terpisah Direktur Utama BPJS Kesehatan menetapkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP. Lalu, apa sebenarnya tujuan dan hal baru yang dibawa oleh peraturan bersama ini? Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 peraturan bersama ini, petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada FKTP ini digunakan sebagai acuan bagi BPJS Kesehatan, seluruh FKTP mitra BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi fasilitas kesehatan, tim kendali mutu dan biaya, serta pemangku kepentingan terkait dalam penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan pelayanan pada FKTP secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah dalam rangka peningkatan mutu layanan kesehatan FKTP penyelenggara JKN. Hal penting yang dibawa oleh peraturan bersama ini antara lain yaitu adanya beberapa pedoman teknis yang sangat rinci mengenai beberapa hal yang telah ditetapkan sebelumnya di Peraturan BPJS Kesehatan 2/2015 atau belum diatur dalam peraturan tersebut, misalnya petunjuk teknis mengenai tahapan persiapan sebelum pembayaran kapitasi dilakukan, kriteria kelayakan rujukan kasus dan tim peer review kasus non spesialistik, serta adanya indikator tambahan berupa kunjungan rumah dengan pendekatan keluarga.

Penerapan pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) sudah mulai dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016 dan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Penerapan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kapitasi dibayar BPJS Kesehatan mengacu beberapa hal, seperti berapa banyak dokter yang bertugas, sarana dan prasarana serta waktu dalam memberikan pelayanan pada satu FKTP.

Untuk klinik pratama besarnya kapitasi yang dibayarkan maksimal Rp 8.000 sampai Rp 10.000 sedangkan di Puskesmas Rp 6.000.

Lewat sistem kapitasi, fasilitas kesehatan primer dituntut bukan hanya mengobati peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga memberikan pelayanan promotif dan preventif atau pencegahan.